angdhiri's Blog

Andi Achdian

Dunia Yang Terbelah

"Rural youth, that is, the teen-age boys and young men, handle themselves toward their society with a great deal of independence … In a real way, at this age, they are beyond social law—bright, curious, forever under foot, but never seriously rebuked or disciplined… Congruent with this high degree of independence and solidarity is the unique social role assigned to youth by the villager and indeed by Javanese society in general. The djaka, or, as they are more often called, the pemuda (a term expressive of their ‘dynamic’ character and the prefered term among modernist), are given powerfull social license by their society to take on the more vigorous, emotionally arousing social tasks requiring brusque, aggressive, even socially violent action … In the eyes of the Javenese the “youth” were the guerrilla fighters par-excellence in the postwar struggle against the Dutch. They have also been consistently the vanguard for political struggle in rural Modjokuto."

(Robert R. Jay. Religion and Politics in Rural Java, 1963: 90-93)

Jay menulis komentar ini ketika ia melakukan penelitian lapangan di wilayah Kediri, Jawa Timur, pada dekade awal tahun 1950an. Dan tidak disangkal, banyak peneliti asing tentang Indonesia telah terkesan dan menulis mengenai sifat ’dinamis’ pemuda yang dalam istilah Jay disebut sebagai ’guerrilla fighters par-excellence’ atau ‘vanguard for political struggle’ di wilayah kajiannya. Salah satunya adalah ilmuwan politik terkenal di Indonesia, Benedict Anderson yang mengabadikan sifat dinamis itu sebagai motor penggerak dari revolusi Indonesia [Benedict Anderson: 1972]. Dari fakta sosial dan kultural semacam ini, idealisasi konsepsi pemuda dalam kehidupan politik Indonesia kontemporer terus terabadikan seperti tertuang dalam ritual tahunan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang dikenang sebagai tonggak ketika kaum muda Indonesia menjadi motor penggerak lahirnya sebuah bangsa bernama Indonesia.

Meskipun demikian, dalam sebuah real-politics atau kenyataan rutin kehidupan sehari-hari, pemuda tidak mengalami hidup seindah citra yang dibentuk dalam konsepsi budaya dan ritual politik Indonesia. Siapapun harus siap kecewa—terutama kaum muda itu sendiri—ketika mereka harus hidup dalam dunia nyata dan mempertanyakan peran apa yang harus diambil dalam masyarakat mereka. Sifat paradoksikal dari dunia pemuda dan kehidupan nyata yang mereka alam—terlepas dari bagaimana idealisasi terhadap konsepsi pemuda dalam masyarakat Indonesia—dinyatakan dengan baik oleh Clifford Geertz yang dalam dekade sama dengan Jay mengamati kehidupan masyarakat Indonesia, tepatnya di bagian timur pulau Jawa ketika ia mengamati hasil sistem pendidikan barat yang menghasilkan sebuah kelompok sosial yang lepas dari dunia sosial mereka, tetapi tidak jelas betul bagaimana posisinya. Seperti Geertz katakan ‘this emergent Indonesian “youth-culture”, made up of an intense, idealistic, and perpelexed group of young men and women who have suddenly been projected into a world thay never made ...’[Clifford Geertz. 1976: 378].

Dalam kehidupan sehari-hari politik Indonesia sekarang ini, sifat paradoksikal tersebut tidak dapat disangkal timbul tenggelam dalam setiap moment ketika keresahan dan situasi sosial menuntut idealisme pemuda tampil ke permukaan. Dalam kaitan ini, seperti belum lama ini kita bisa amati dalam media massa Indonesia, sekelompok pemuda di Jakarta telah mendeklarasikan sebuah tuntutan tentang pentingnya pemuda mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakatnya. Agak mengherankan memang, cetusan yang ditampilkan bukanlah sebuah dunia baru dari ‘masyarakat lama’ Indonesia yang membutuhkan dinamika baru, tetapi lebih pada cetusan ‘perang generasi’ yang mana kelompok pemuda ini menyalahkan kerusakan sosial, politik dan ekonomi Indonesia sekarang ini pada senior-senior mereka yang menduduki kursi kekuasaan. Bukan sebuah ‘revolusi’ atau agenda politik yang menawarkan dinamisme pemuda yang tampil dalam cetusan tersebut, tetapi lebih pada sebuah posisi dalam masyarakat yang memang jauh dari gapaian kelompok tersebut. Tidak mengherankan bila kemudian muncul tantangan dan kritik bahwa soal kepemimpinan bukanlah soal perbedaan generasional, tetapi lebih pada kapasitas, pengalaman dan visi seseorang. Selain itu, kepemimpinan bukan sesuatu yang dapat diminta, melainkan direbut untuk kemudian dijalankan.

Apa Kata Sejarah?

Pemuda dan karakter dinamisnya pada dasarnya bukan cuma pengalaman unik Indonesia. Sejarah dunia telah menunjukkan bagaimana kaum muda menempatkan diri sebagai sebuah kekuatan kolektif menjebol tatanan mapan dan memimpikan dunia baru. Revolusi Kebudayaan di Tiongkok menunjukkan bagaimana anak-anak muda keluar dari kehidupan keluarga mereka, membentuk brigade-brigade kampung dan desa dengan membawa buku kecil merah berisi ajaran Mao Tse Tung tentang revolusi di Tiongkok yang belum selesai. Dalam tataran politik formal, tidak dapat disangkal bahwa revolusi kebudayaan adalah bagian dari sebuah pertarungan politik antara elit kekuasaan di Tiongkok saat itu. Tetapi dinamikanya ada di tangan kaum muda. Bisa dibayangkan, tokoh terhormat revolusi sosialis Tiongkok, Deng Xiao Ping, misalnya, telah dicaci maki oleh orang-orang muda belia yang sebelumnya tidak lebih bayi merah ketika Deng membangun tentara petani menggulingkan kekuasaan Chiang Kai sek.

Di benua Eropa, mungkin kita dapat mengingat bagaimana mahasiswa Prancis memulai revolusi melawan pemerintahan De Gaule pada bulan Mei 1968. Kalau awalnya tuntutan mahasiswa bergerak memprotes seputar kejumudan sistem pengajaran di perguruan tinggi Prancis saat itu, namun kemudian pergerakan itu tumpah-ruah kejalanan, membangun barikade-barikade menuntut transformasi radikal dalam dunia sosial Prancis yang telah mapan pada saat itu. Filsuf ternama Prancis, Jean Paul Sartre, yang terkenal dengan aliran existensialismenya turut menjadi bagian gelombang ini. Dinamika pemuda dalam revolusi Mei 1968—meskipun kemudian dikalahkan—menjadi lambang bagi filsuf itu untuk melihat dimensi subyektif manusia menjebol sebuah struktur sosial, politik, budaya yang menjadi kerangkeng manusia.

Dan terakhir mungkin bisa dilihat pula apa yang disebut sebagai ‘generasi bunga’ pada yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial politik Amerika Serikat pada dekade 1960an dan 1970an. Semangat jaman dekade tersebut sampai saat ini masih dapat kita rasakan melalui ikon-ikon pop dunia seperti The Beatles dengan lagu berjudul Revolution dalam raungan suara gitar elektrik bernada Rock N Roll yang mencerminkan semangat jaman penuh pemberontakan saat itu, atau lengkingan gitar Jimi Hendrix serta lirik-lirik anti perang yang dibawakan oleh Joan Baez, Bob Dylan dan sebagainya. Tak urung, rejim militer Orde Baru pada saat mulai berkuasa telah mengkhawatirkan pengaruh dari tingkah polah generasi bunga itu seperti tercermin dalam tanggapan mereka menghadapi aksi-aksi pemuda yang memprotes rejim tersebut yang kemudian dikenal sebagai Malari pada tahun 1974.

Dalam pengalaman Indonesia, barangkali gambaran yang paling menonjol tercetus melalui pengalaman revolusi pada tahun 1945 ketika kaum muda menyerukan pada Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Memperhatikan dinamika ini, Benedict Anderson telah mengukir dalam karya klasiknya mengenai revolusi Indonesia dengan mengatakan ‘bahwa peranan inti pada awal pecahnya revolusi [Indonesia] itu diambil, bukan oleh para cendikiawan yang terasingkan, bukan juga kelas-kelas utama yang tertindas, melainkan oleh kaum muda, atau sebagaimana orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai pemuda...” [Anderson: 1972]. Rekaman yang sangat hidup mengenai pemuda dalam revolusi Indonesia bisa kita lihat dari tesis sejarah seorang pemuda brilyan, Soe Hok Gie, yang dalam bagian ini akan banyak dikutip [Soe Hok Gie, 1997:128-137].

Ketika menceritakan revolusi Indonesia dan kaitannya dengan peran pemuda, Gie mengatakan bahwa ‘bagi pemuda-pemuda Indonesia umumnya revolusi mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar daripada kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara dan kemerdekaan ekonomi.’ Semangat jaman pemuda, seperti dikatakan Gie, ‘adalah pembaharuan atas segala nilai-nilai hidup.’ Revolusi, sebuah periode ketika tatanan lama goyah dan tatanan baru belum jelas terbentuk, dan dorongan terpenting bagi kaum pemuda saat itu adalah kesadaran mereka untuk menempatkan diri sebagai ‘pembebas penderitaan rakyat.’ Mereka [pemuda-pemuda revolusi], ‘seolah-olah bersumpah pada rakyat bahwa mereka akan menghilangkan kemiskinan dengan kemerdekaan. Dan secara tidak sadar mereka dikejar-kejar oleh ‘sumpahnya’ tadi.’

Dalam tingkat ekstrem, ekspresi pembaharuan ini menjalar pada tingkat kehidupan sosial lama yang menyinggung ‘ikatan keluarga dan perkawinan’. Revolusi telah membawa penempatan baru bagi para pemuda untuk berjarak pada hubungan ‘ayah dan anak’ sejauh terjadi pertentangan ideologi di antara mereka. Contoh kasus adalah kemarahan Mayor Wiranatakusumah ketika mengetahui ayahnya, R.A. Wiranatakusumah memproklamasikan diri sebagai kepala negara Republik Pasundan. Bahkan dalam suasana revolusioner seperti itu, Bung Tomo, yang sengaja memelihara rambut gondrongnya, pernah bersumpah bahwa ia ‘tidak menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami-istri sebelum ancaman terhadap kedaulatan negara dan Rakyat dapat dihalaukan. Tetapi yang terpenting dari segala ekspresi pemuda dalam revolusi, seperti dikatakan Gie, adalah:

Jika pada nilai-nilai dasar yang essensial perkawinan, hubungan ayah dan keluarga telah ‘dilanggar’ oleh revolusi, maka nilai-nilai lain yang lebih formal dengan mudah dilepaskan pula. Sikap terhadap pamong praja, terhadap bangsawan-bangsawan feodal ataupun terhadap hubungan lainnya lebih mudah dilanggar. Dalam suasana psikologis dan demam revolusi terjadi Peristiwa Tiga Daerah, revolusi sosial di Sumatra Timur, revolusi sosial di Solo, pembunuhan orang-orang Cina di Tangerang, Bumiayu dan lainnya. Semuanya bersumber pada pemberontakan dari nilai-nilai baru (yang sangat diak jelas untuk kebanyakan pemuda sendiri) terhadap nilai-nilai lama. Bagi pemuda umumnya revolusi berarti tantangan untuk mencari nilai-nilai baru dan pencarian inlah kita akan mengerti frustasi-frustasi yang timbul kemudian.

Analisis cerdas Gie dalam uraiannya mengenai revolusi Indonesia mengantarkan kita pada aspek essensial peran pemuda dalam proses sejarah di negeri ini. Segala unsur remeh yang banyak dilecehkan dan dicela oleh mereka yang berada dalam dunia mapan—seperit hubungan seksual yang longgar, anti-lembaga perkawinan dan kegarangan pemuda—bagi Gie adalah riak saja yang menunjukkan potensi bagi mudahnya mereka ‘melanggar nilai-nilai lain yang lebih formal’ dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan sejarah terhadap sosok pemuda—baik di Indonesia maupun di luar—adalah fakta bahwa mereka adalah kekuatan utama yang membawa dengan gigih sebuah ‘semangat jaman’ baru bagi masyarakatnya. Pengalaman ketika reformasi politik di Indonesia bergulir pada bulan Mei 1998 sedikit banyak memberikan betapa gambaran yang ditunjukan Gie lima dekade berikutnya muncul dalam kehidupan kontemporer kita. Dengan demikian, apabila ada tuntutan pada periode baru-baru ini mengenai peran pemuda dan kepemimpinan, sesungguhnya itu baru satu aspek yang kecil dalam peran sejarah pemuda. Pokok terpenting adalah semangat jaman seperti apa yang akan diwakili para pemuda Indonesia saat ini, bukan pada posisi kepimpinan yang lebih merupakan milestone kecil hasil sebuah pertarungan politik (dan sudah barang tentu bukan sesuatu yang diberikan).

Dari Ujung Barat Indonesia

Untuk berkaca tentang bagaimana kaum muda menjalankan peran dan fungsi dalam dunia politik saat ini, tidak ada tempat paling menarik sebagai pembelajaran selain apa yang terjadi di wilayah paling barat Indonesia saat ini: Nangroe Aceh Darussalam. Mengapa Aceh menjadi rujukan dan apa yang dilakukan kaum muda Aceh sehingga patut menjadi pembelajaran? Pertama-tama mungkin sifatnya romantis. Tidak ada satu wilayah yang mana para pahlawannya telah begitu banyak memberikan kebanggaan terhadap Indonesia. Di hampir setiap kota besar, nama-nama seperti Cut Nyak Din, Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro begitu banyak menjadi simbol dari perjuangan Indonesia. Untuk membangun harga diri dan kebanggaan sejarah perjuangan Indonesia, kita banyak berhutang pada orang-orang yang berasal dari wilayah ujung barat Indonesia tersebut. Bahkan, di era yang mana banyak orang Indonesia tidak sadar sejarah, masih dengan mudah penduduk negeri ini sampai mereka yang duduk di sekolah dasar untuk mengenal siapa itu Cut Nyak Din atau Teuku Umar misalnya.

Kedua adalah karena situasi sosial dan politik yang ada di wilayah itu saat ini. Perjanjian Damai di Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menciptakan sebuah situasi yang disebut seorang ilmuwan politik sebagai political opportunity structure [Sidney Tarrow, 1982] bagi aktor-aktor politik di Aceh, termasuk kaum muda mereka. Berada di wilayah NAD saat ini, kita dengan cepat dapat menangkap sebuah situasi jaman di kalangan kaum muda untuk merumuskan dan membawa Aceh Baru dalam kehidupan sosial politik masyarakat yang telah hancur lebur oleh perang selama beberapa dekade dan juga bencana Tsunami.

Karakter ini dapat dilihat dari salah satu sosok yang muncul di Aceh, yaitu Aguswandi, yang merupakan tokoh intelektual muda Aceh sekaligus sekarang menjadi ketua umum Partai Rakyat Aceh. Perjalanan hidupnya cukup menarik dan dapat kita bandingkan dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Dia lahir dari keluarga petani biasa di Aceh, dan masuk sekolah menengah umum (SMU) di Banda Aceh dan menjadi mahasiswa Syiah Kuala. Aguswandi tumbuh besar ketika ‘perang dalam negeri’ menjadi bagian dalam sejarah Aceh, dan ia dapat dikatakan sebagai ‘generasi perang’ seperti juga rekan-rekan sebayanya.

Ketika kuliah, ia membentuk apa yang disebut sebagai Solidaritas Mahasiswa untuk Referendum (SMUR) yang sekaligus menjadi dasar baginya menempati posisi nomor satu orang populer di Aceh dalam sebuah polling pada tahun 1999. Tuntutannya atas referendum di Aceh, dan popularitasnya, menyebabkan ia kemudian menjadi buronan politik rejim Orde Baru yang memaksanya secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Aceh dan Indonesia (dan sudah barang tentu keluarga dan sahabat) untuk hidup sebagai pelarian politik di negara orang (Inggris). Hanya perjanjian damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang memungkinkannya kembali ke tempat ia dilahirkan di Banda Aceh, bersama-sama pelarian politik Aceh yang tinggal di berbagai negara.

Fakta paling menarik adalah ketika ia menulis dan menerbitkan buku berjudul “9 Langkah Memajukan Diri Membangun Aceh Baru” pada awal tahun 2007. Di dalam buku ini, Aguswandi menulis 9 hal yang menurutnya penting sebagai modal dasar membangun Aceh Baru, seperti belajar bahasa Inggris, membangun etika kerja keras yang modern, merangkul proses globalisasi dan lain sebagainya. Pokok inti dari apa yang dapat kita lihat dalam karya tersebut adalah sebuah gambaran tentang sosok pemuda—yang termasuk juga dapat dilihat dalam gambaran rekan-rekan segenerasinya di Aceh saat ini—yang sibuk memikirkan kondisi masyarakatnya dan menawarkan sebuah formula yang diyakini dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Eksperimen-eksperimen semacam ini terus berjalan, dan dinamika pemuda yang menjadi denyut nadi perubahan dalam sejarah Indonesia dapat kita temukan di Aceh saat ini. Dalam kondisi ini, banyak karakter dan sosok pemuda seperti Aguswandi yang dalam enerji muda mereka sibuk memikirkan apa yang baik buat masyarakatnya. Mereka membangun partai politik (seperti Partai Rakyat Aceh) atau organisasi massa (seperti Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA) dan kebanyakan mereka memiliki hasrat politik luar biasa membangun masyarakat dan menyusun kekuatan untuk menguasai institusi-institusi politik formal (dan tidak meminta untuk menjadi pemimpin seperti dalam pengalaman kita baru-baru ini).

Dalam kaitan ini, dinamika kaum muda Aceh dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua di Indonesia. Mereka tengah mewakili sebuah semangat jaman yang mana perubahan-perubahan yang mereka inginkan—meskipun belum jelas benar bagaimana akibat perubahan itu nantinya—dijalankan dengan serangkaian eksperimen dan dinamisme pemuda. Aceh Baru adalah sebuah cita-cita besar—lebih dari sekedar tuntutan ingin menjadi pemimpin—yang memang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tengah berubah dengan cepat. Mampukah kita?

Indonesia Baru

Sebagai penutup, setidaknya ada sebuah tantangan yang perlu dilontarkan dan perlu kita jawab bersama: dengan alasan apa kita bergerak? Masalah besar apa yang dihadapi masyarakat Indonesia sehingga para pemudanya perlu bergerak? Cita-cita yang bagaimana yang dapat menggerakan semangat psikologis dan karakter dinamis pemuda di Indonesia saat ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar bagi kita semua ketika kita mencoba menempatkan posisi pemuda dalam sebuah arena politik.

Barangkali kita bisa meniru rekan-rekan kita para pemuda di Aceh yang bermimpi untuk membangun Aceh Baru. Kita bisa menamakannya sebagai Indonesia Baru dan kita harus memiliki sebuah cita-cita tentang bagaimanakah karakter Indonesia Baru? Apakah kita sekarang masih memiliki sebuah rasa bangga ketika menyatakan diri sebagai orang Indonesia? Dan apabila tidak, lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi bangga? Ringkas kata: Ayo bergerak untuk Indonesia Baru.

Anderson, Benedict R.O.G . Java in a Time of RevoluHon; Occupation and Resistance 1944-1946, Ithaca: Cornell University Press. 1972.

Jay, Robert R. Religion and Politics in Rural Central Java. Cultural Report Series No. 12. Yale University, New Haven. 1963.

Soe Hok Gie. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. Bentang Budaya, Yogyakarta. 1997.

Ada pameran menarik di TB Gramedia Matraman. Silakan kunjungi ... berikut petikan beberapa gambarnya.

Oleh: Hilmar Farid

17 Mei 2008 pagi hari. Telepon berdering. Oom Oey – demikian saya memanggil Oey Hay Djoen – menyapa. Ia memang sering telepon, setidaknya sebulan sekali, membahas pekerjaan yang kami tangani bersama atau tukar pendapat tentang bermacam hal. Kali ini ia menelepon untuk menanyakan tentang acara diskusi buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal yang baru diterbitkan Institut Sejarah Sosial (ISSI) bersama Hasta Mitra. Dalam sepuluh tahun terakhir Oom Oey memang giat membantu menangani Hasta Mitra, penerbit perjuangan yang dibentuk tiga serangkai: Hasjim Rachman, Jusuf Isak dan Pramoedya Ananta Toer. Oom Oey adalah penerjemah utama yang sangat giat menerjemahkan naskah-naskah filsafat, sejarah dan ekonomi politik, mulai dari Das Kapital dan Kemiskinan Filsafat karya Karl Marx, sampai Gejala Manusia dari Teilhard de Chardin, dan sejarah lisan tentang perjuangan anti-kolonial perempuan Malaya yang disusun Agnes Khoo.

Tidak lama kami bicara. Setelah beberapa menit ia mengucap salam dan terima kasih, kami menutup telepon dan berpisah. Saya kembali tenggelam dalam kesibukan menyelesaikan kata pengantar untuk buku sahabat saya sejak zaman kuliah, Wilson, yang berjudul Orang dan Partai Nazi di Indonesia. Saya tidak menduga bahwa itulah percakapan kami yang terakhir. Beberapa jam kemudian ia ambruk di rumahnya, lalu dilarikan ke rumah sakit. Kemacetan Jakarta menghambat perjalanannya dari Cibubur di pinggiran kota ke RS Carolus yang terletak di tengah kota. Dua belas jam ia bertahan. Jane Luyke, istri yang setia mendampinginya, berbisik di tengah dengkur keras orang yang terkena serangan jantung: “Kalau mau pergi, pergilah. Tapi jangan hari Sabtu.” Tidak jelas apa orang bisa mengontrol waktu kepergiannya dari dunia, tapi beberapa menit lewat tengah malam, memasuki hari Minggu, Oom Oey menghembuskan napas terakhir.

Saya pertama kali mengenal Oom Oey di rumah almarhum Joebaar Ajoeb, Sekretaris Umum LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), yang terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun. “Samanjaya,” ia memperkenalkan diri dengan nom de plume semasa muda. Ia tidak banyak bicara waktu itu. Di pangkuannya ada setumpuk naskah, karya terjemahan. Kami bertemu beberapa kali, tapi tidak banyak bicara. Ia biasanya pergi ketika saya datang, seolah tidak ingin mengganggu pembicaraan dengan Joebaar, yang sebenarnya hanya ngalor-ngidul ngobrol tentang bermacam soal. Saya juga tahu diri, jika datang lebih dulu, lantas mohon pamit jika ia datang. Boleh jadi ini hanya sikap hati-hati akibat represi Orde Baru, tidak mau membuka diri terlalu lebar pada orang yang baru dijumpai. Apalagi di “tempat rawan” semacam rumah Joebaar Ajoeb, yang tidak hanya rajin dikunjungi kawan seperjuangan, tapi juga intel dan cecunguk peliharaan militer.

Sambil mengenang pertemuan pertama ini saya membuka-buka catatan lama dan korespondensi e-mail dengannya, serta mendengarkan wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa kali.

Oey Hay Djoen lahir di Malang pada 18 April 1929. Saya tidak tahu banyak tentang keluarganya, kecuali bahwa ayahnya meninggal saat usia Oey baru sembilan tahun, dan ia diurus oleh ibunya yang keras tapi liberal sekaligus, dan bahwa saudara-saudara kandungnya hidup terpencar di berbagai benua. Kecuali seorang kakak, Tante Leony, yang tinggal seatap dengannya di kompleks Cibubur Permai. Sekalipun mengirimnya ke sekolah Katolik, keluarga Oey masih menyimpan abu untuk sembahyang, sesuai tradisi Tionghoa yang menghormati leluhur. Di luar rumah dan sekolah, ia bergaul dengan banyak kalangan, dan salah satu kegemarannya adalah mengunjungi toko buku dan perpustakaan milik A.R.C. Salim, tokoh Muhammadiyah di Malang. Di situ ia berkenalan dengan Karl May, Sir Arthur Conan Doyle serta karya sastra dunia lainnya.

Melalui buku juga ia kemudian berkenalan dengan dunia politik. Setelah Jepang pergi dan proklamasi diumumkan, suasana politik menjadi terbuka. Aktivis gerakan bawah tanah muncul ke permukaan dan ratusan orang yang sempat dibuang penguasa kolonial ke Boven Digoel – dan kemudian dibawa ke Australia – kembali ke tanah air. Di antaranya adalah Pak Kliwon, aktivis veteran Sarekat Rakjat yang melancarkan pemberontakan 12 November 1926. Pak Kliwon mengelola sebuah toko buku kecil yang menjual antara lain buku-buku politik. Ketika Oey berkunjung ke tokonya dan melihat buku-buku, Pak Kliwon menyapa, “kamu suka buku-buku ini?” Oey muda mengangguk. Seperti pemuda seusianya di alam revolusi, ia juga tertarik pada politik. Pak Kliwon kemudian mengajaknya ikut pendidikan politik yang diselenggarakan aktivis Sarekat Rakyat. Melihat Oey begitu bersemangat, Pak Kliwon menawarinya untuk berangkat ke Jogja, untuk belajar di Marx House yang bertempat di pabrik gula Padokan (sekarang Madukismo). Awalnya Oey ditolak untuk belajar di sana karena usianya terlalu muda. Tapi dengan dukungan Tan Ling Djie, anggota KNIP dan juga tokoh Partai Sosialis, ia akhirnya diperkenankan ikut.

Pendidikan di Marx House ini menurut Oey sendiri, mengubah perjalanan hidupnya. Ia tekun mendengarkan ceramah dan berdiskusi dengan para pemimpin republik, mulai dari Sjahrir, Alimin, Amir Sjarifuddin, Setiadjit dan Maruto Darusman. Menurut penuturannya ia bergabung dengan Partai Sosialis, yang merupakan blok gerakan kiri terbesar di awal pembentukan republik. Karir politik yang sungguh-sungguh dimulai saat usianya baru 17 tahun. Di Marx House ini juga ia mulai coba menerjemahkan karya-karya dalam bahasa Inggris. Usaha pertamanya adalah buku Lenin, Negara dan Revolusi, yang diterjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Belanda! Pendidikan Katolik di Malang membuatnya fasih dalam Inggris dan Belanda, yang sangat berguna ketika ia memutuskan menekuni dunia penerjemahan.

Dari Jogja ia kembali dan mulai giat dalam pergerakan. Ia terjun ke dalam gerakan serikat buruh dan juga kegiatan gerilya kota di di Malang Selatan yang dipimpin oleh Warouw. Tugas utamanya adalah mengurus logistik dan membangun jaringan bawah tanah, membeli senjata dari tentara sukarelawan Belanda yang frustrasi dan merasa dibohongi karena harus berperang dengan orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Di masa ini ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh Tionghoa nasionalis seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan dan lainnya, yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupnya kemudian. Ia sempat ditangkap oleh tentara Belanda lalu disekap di penjara. Tapi penahanan itu tidak berlangsung lama karena beberapa kawan kemudian melarikannya dari penjara. Dari Malang ia pindah ke Surabaya.

Pada pertengahan September 1948 meletus apa yang disebut Peristiwa Madiun. Sejumlah besar pemimpin penting organisasi gerakan kiri seperti Amir Sjarifuddin, Musso, Maruto Darusman, Suripno dan Sardjono dieksekusi. Gerakan kiri terpaksa bergerak di bawah tanah karena kejaran tentara republik. Oey yang saat itu belum genap 20 tahun termasuk mereka yang “terlempar” dari gerakan. Saat menceritakan pengalamannya di masa ini kepada saya ia sering meningkahi kata-katanya dengan tawa kecil. Mungkin malu, ragu atau tidak tahu apakah hal-hal itu memang perlu diingat dan diceritakan. “Aku dibawa ke Surabaya dan di sana kumpul dengan geng. Semua yang brengsek aku kerjakan waktu itu.” Ia sempat mengaku kehilangan arah dan kendali karena para pemimpin yang mengasuhnya, jika tidak tertangkap, menghilang ke bawah tanah.

Ia kemudian mendapat pekerjaan menjadi manajer percetakan Sin Tit Po di Surabaya. Bersama Siauw Giok Tjhan dan Ismoyo ia mengasuh majalah Republik. Setelah Agustus 1951, salah satu dari lima pemimpin PKI terkemuka, Njoto, menghindari kejaran militer ke Surabaya dan tinggal di tempat Oey. Ia sering diajak bicara oleh Njoto yang bisa bicara tentang segala macam hal, mulai dari ekonomi sampai musik klasik, sepak bola dan teori Marxis. Adalah Njoto yang kemudian membantunya menemukan diri dan mencari tempat yang tepat baginya untuk berkegiatan. “Gampangnya, aku ini dipungut lagi oleh Njoto.” Njoto juga memperkenalkannya kepada kelompok ludruk di Surabaya dan juga kalangan seniman di Jakarta. Salah satu tokoh yang menarik perhatian dan cepat menjadi karibnya adalah AS Dharta, yang di masa mendatang menjadi Sekretaris Umum Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).

Dalam waktu tidak terlalu lama Oey pun pulih secara politik. Ia aktif kembali dalam gerakan. Di samping membuat tulisan feature untuk majalah Republik, ia juga mulai menulis cerita pendek untuk Harian Rakjat. Cerpen pertamanya dimuat bersambung di harian itu dengan judul “Simin, Dul, Amat, Madjid, dan lain-lain” pada 12 dan 19 September 1953. Pergaulannya dengan tokoh-tokoh kebudayaan pun semakin luas: Bujung Saleh, Pramoedya, Rivai Apin, Hendra Gunawan, Dodong Djiwapradja, termasuk yang sering dijumpainya. Posisinya sebagai salah satu pimpinan Gabungan Perusahaan Rokok Nasional (Gaperon), membuatnya mampu mengundang beberapa dari mereka untuk bertandang ke Semarang. “Aku memang berkemampuan waktu itu,” katanya. Ia dikenal sebagai pengusaha nasional dengan komitmen sosial tinggi, yang sering membantu orang kesulitan.

Keterlibatannya yang lebih jauh dalam politik membuatnya dipilih menjadi anggota Dewan Konstituante (dan kemudian DPR-GR) mewakili Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tentu ini nampak sebagai hal yang kontradiktif, bagaimana mungkin seorang pengusaha yang merupakan bagian dari borjuasi menjadi anggota partai komunis. Oey beberapa kali menjelaskan keganjilan ini. PKI menurut di masa itu melihat bahwa agenda terpenting di pada awal 1950-an adalah menghantam imperialisme Belanda yang kembali tegak setelah Konperensi Meja Bundar. Bukan saja semua usaha ekonomi yang telah dikuasai republik harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yang kolonial itu, tapi Indonesia juga harus membayar utang Belanda yang dibuat ketika memerangi republik. Dengan kata lain, orang Indonesia harus mengongkosi perang terhadap dirinya. PKI berada di garis depan menentang kebijakan itu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk pengusaha nasional.

Di Semarang ini kehidupannya lebih mapan dan teratur. Di sini juga ia bertemu dengan Jean Luyke. Mereka menikah pada 5 April 1954. Malang, anak pertama mereka meninggal ketika masih kecil. Oey pun sibuk bolak-balik Semarang-Jakarta, apalagi ketika sudah menjadi anggota Konstituante. Selain aktif di partai ia juga bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Jawa Tengah, walau tidak menduduki jabatan penting. Usianya saat itu baru 26 tahun.

Anak keduanya, Mado, lahir 7 Februari 1956. Setahun kemudian keluarga Oey pindah ke Jakarta, karena Oey ditarik ke sekretariat pusat LEKRA. Rumahnya di Jl Cidurian 19 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, ditawarkannya menjadi sekretariat. Pasalnya, kantor sebelumnya di Jl Dr Wahidin tidak memadai lagi. Tawaran itu langsung disambut oleh organisasi dan seiring dengan kemajuan organisasi pengunjung tetap dan tidak tetap semakin bertambah. DN Aidit, Oloan Hutapea, Njoto, Djokosudjono kerap mampir di tempatnya, untuk berdiskusi atau sekadar ngobrol dan minum bir. Setiap Selasa pengurus LEKRA bertemu untuk pertemuan rutin. Berbeda dengan banyak organisasi kebudayaan dan politik lain, dari segi komposisi etnik PKI, LEKRA dan organisasi gerakan kiri pada umumnya, sangat beragam. Tabrakan budaya pun tidak jarang terjadi. Oey yang berasal dari keluarga Tionghoa yang sangat menghargai orang lebih tua, kalau mendengarkan orang bicara sering manggut-manggut sambil mengiyakan dengan dialek Khek, “owe, owe” (saya, saya). Suatu hari Aidit mendampratnya, “apa kamu owe, owe. Seperti feodal saja!”

Dalam kongres LEKRA yang pertama di Solo, Oey dipilih menjadi anggota sekretariat pimpinan pusat organisasi itu, di samping menjadi “kepala rumah tangga” yang mengurus sekretariatnya. Pengalamannya dengan percetakan Sin Tit Po dan majalah Republik di Surabaya juga membuatnya dipercaya untuk ikut mengurus badan penerbit LEKRA. Tulisan dan karya terjemahannya pun semakin banyak, termasuk Perang Gerilya dari Che Guevara, dan Hubungan Estetik Seni dengan Realitas karya Nikolai Chernyshevsky. Lembar kebudayaan Harian Rakjat beberapa kali memuat esei dan cerpennya seperti “Dimadu Gadjah dan Matjan,” (26 Desember 1959). Oleh kawan-kawannya Oey diingat sebagai organisator yang baik dan telaten.

Karena keterlibatannya dalam gerakan kiri inilah Oey Hay Djoen kemudian ditangkap oleh penguasa militer pada 21 Oktober 1965 dan seperti ribuan orang lainnya, ditahan selama 14 tahun tanpa pengadilan. Ia pertama ditempatkan di penjara Salemba, lalu sempat dipindahkan ke Tangerang. Sempat ia berharap akan dilepaskan karena penjara Tangerang adalah untuk orang dengan golongan C. Tapi penguasa militer berubah pikiran. Ia dikirim kembali ke Salemba sebelum diberangkatkan ke Nusakambangan. Kalangan tapol (tahanan politik) mengenangnya sebagai orang yang keras, berpegang pada prinsip dan tidak mau kompromi. Pada 17 Agustus 1969 ia diberangkatkan dalam rombongan tapol pertama ke Pulau Buru. Nomer bajunya: 001.

Di Pulau Buru ia ditempatkan di Unit III yang dikenal sebagai unit die hard bersama Pramoedya Ananta Toer dan Rivai Apin. Sikap kerasnya menyambung perlawanan kaum naturalisten yang tidak mau bekerjasama dengan penguasa kolonial di Boven Digoel 40 tahun sebelumnya. Ia tetap membaca dan berkarya, antara lain menerjemahkan karya klasik Plato, Republic, dari edisi buku saku berbahasa Inggris dan panduan akupunktur yang disusun Felix Mann, pendiri dan ketua pertama Medical Acupuncture Society. Tapi kerja intelektual ini berimbang dengan kerja fisik. Hersri Setiawan, yang juga ditahan di Pulau Buru, dalam pidato untuk menghormati Oey bercerita bahwa Oey yang tidak punya latar belakang petani pernah memenangkan lomba menanam benih di sawah yang baru digarap. Oey termasuk rombongan terakhir yang dilepas dari Pulau Buru bersama Pramoedya, Rivai Apin, Hasjim Rachman dan Karel Supit. Penguasa militer terus terang bilang bahwa mereka adalah rombongan die hard yang harus dipisahkan dari tahanan lain.

Selepas dari tahanan Oey aktif menekuni penulisan dan penerbitan. Ia kembali bertemu dengan rekannya sesama eks-tapol yang memang secara sistematis disingkirkan dari pergaulan sosial oleh penguasa. Dalam Instruksi Mendagri No. 32/1981 jelas dikatakan para eks-tapol ini tidak boleh menerima pekerjaan yang “dapat dimanfaatkaan untuk mempengaruhi orang lain baik langsung maupun tidak langsung,” seperti guru, dosen, pendeta, dalang, pengacara, wartawan dan lainnya. Mereka juga tidak boleh membentuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga eks-tapol. Dengan kata lain, harus hidup terisolasi satu sama lain.

Tentu tidak semua eks-tapol tunduk pada aturan itu, termasuk Oey. Rumahnya di Rawamangun tetap terbuka bagi para eks-tapol untuk berkumpul. Tapi ia membatasi pergaulannya dengan kalangan lain. Di lingkungan aktivis Oom Oey dikenal sebagai orang kuat memegang prinsip. Ia anti lembaga donor dan gerakan NGO yang menurutnya sangat bergantung pada kepentingan donor, padahal seharusnya memperjuangkan agenda yang mereka susun sendiri. Tidak jarang ia terlibat dalam perdebatan hangat yang sesekali diselingi nada tinggi dengan orang yang dikritiknya. Ia rajin menghadiri pertemuan, seminar dan diskusi, mendebat para pembicara, mengkritik yang ia rasa perlu dikritik, memuji yang ia rasa perlu dipuji. Lugas, tidak banyak basa-basi.

Ia tidak hanya bicara. Saat kerusuhan melanda Jakarta pada Mei 1998, Oom Oey dan keluarganya aktif dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Mereka rajin menyambangi sekretariat organisasi ini, membawa bantuan makanan, obat-obatan bagi para korban kekerasan. Sebelumnya Oom Oey dan keluarga aktif juga dalam gerakan Koperasi Solidaritas yang dibentuk akhir 1997 untuk menghadapi akibat krisis finansial. Dengan jaringannya, ia turut membantu koperasi itu tumbuh besar dan melayani anggota dengan berbagai kebutuhan pokok. Ketika Indonesia dikoyak oleh kekerasan sektarian, Oey lebih dari sekadar prihatin, tapi aktif membangun jaringan dengan kawan-kawannya yang tersebar di dalam maupun luar negeri untuk membantu para korban. “Ini adalah kenyataan hidup hari ini, dan kita harus bisa menjawabnya.” Demikian ia menyimpulkan keterlibatannya dalam gerakan kemanusiaan.

Pertemuan dengan aktivis muda menggerakkannya terus berkarya. Di samping sibuk menghadiri berbagai pertemuan, mengurus jaringan kemanusiaan, ia terus menerjemahkan naskah-naskah klasik yang dinilainya penting untuk diketahui. “Agar teman-teman bisa langsung mempelajari aslinya.” Ia mengkritik kecenderungan “kader kuping” yang gemar mengutip tanpa pernah membaca aslinya. Penyakit jantung tidak membuatnya surut berkarya. Justru dalam sepuluh terakhir, ketika kesehatannya mulai menurun, ia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk menerjemahkan belasan ribu halaman karya filsafat, sejarah, ekonomi politik dan gerakan sosial. Hampir seluruhnya adalah karya-karya klasik dari Marx dan Engels, ditambah beberapa buku kunci dari Rosa Luxemburg dan G.V. Plekhanov. “Mengapa tidak menerjemahkan Lenin?” saya bertanya suatu hari. “Lenin itu lebih preskriptif, tulisannya berisi anjuran untuk berbuat ini dan itu, sementara yang kita perlukan adalah kekuatan kritik, dan itu ada pada Marx dan Engels.” Ia mengkritik kecenderungan dogmatik yang hanya mau membaca tulisan yang jelas garisnya, padahal pikiran terus berkembang. “Yang abadi dan hanyalah perubahan.”

Masih banyak yang bisa saya sampaikan mengenai hidup, diri dan karyanya. Tapi yang paling mengesankan adalah persahabatannya yang tulus. Ia selalu sedia menerima kawan yang kehabisan tenaga dan semangat menghadapi tumpukan masalah. “Kita tidak mungkin melakukan semua hal. Kemampuan kita ada batasnya. Yang penting adalah bagaimana mengorganisasi kekuatan kita yang terbatas ini.” Sering ia menyitir ucapan Njoto, sahabat dan gurunya, “ibarat kerikil yang dilempar dalam air. Jika kita genggam kerikil dan melemparnya ke air, maka permukaan air akan kacau. Tapi jika kita melempar satu kerikil ke tengah air, maka riaknya akan terus bergelombang ke tepian.”

Oom Oey adalah kerikil itu, yang riaknya terus akan kita rasakan selama bergenerasi.

Jakarta, 21 Mei 2008

Sketsa lukisan Sudjojono yang dibuat pada tahun 1945 tentang tiga tokoh pemuda revolusi Indonesia (Chaerul Saleh, Wikana dan A.M. Hanafi) yang saat itu singgah di Markas Angkatan Pemuda Indonesia (API), Cikampek, November 1945, dalam perjalanan menghadiri kongres pemuda. [Sumber: A.M. Hanafi. Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan. Jakarta, Sinar Harapan. 1996. hal. 178

Hampir malam di Yogya
Ketika keretaku tiba
Remang remang cuaca
Terkejut aku tiba-tiba

Dua mata memandang
Seolah-olah dia berkata
Lindungi aku pahlawan
Dari pada sang angkara murka

Reff:
Sepasang mata bola
Dari balik jendela
Datang dari Jakarta
Menuju medan perwira

Kagum kumelihatnya
Sinar sang perwira rela
Hati telah terpikat
Semoga kelak kita berjumpa pula

Catatan Keterangan:

Lagu ini digubah oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946. Menjadi sangat populer dalam mengisi elan revolusioner ketika tentara republik Indonesia dipaksa untuk berpindah tempat ke Yogyakarta hasil perjanjian RI-Belanda yang menuntut demiliterisasi zona republik di Jakarta.

Setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Dan setiap generasi menuai kontroversi dalam penafsiran baru atas penafsiran lama yang tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi generasi baru. Dalam kaitan ini, kontroversi adalah motor penggerak dialektika pengetahuan untuk mencapai sebuah pengetahuan baru yang lebih mendalam dan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan jaman. Sebelum memulai pembahasan tentang kontroversi-kontroversi penulisan/penafsiran sejarah yang lahir setelah periode reformasi di Indonesia, tulisan ini akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana pengetahuan [kalau tidak bisa kita sebut sebagai kebenaran] yang mapan dalam sejarah Indonesia menjadi goyah oleh penafsiran dan pandangan baru dari generasi yang lahir belakangan.

Perhatikan bagaimana butir-butir kontroversi yang disusun atas sosok R.A. Kartini yang telah menjadi pahlawan nasional Indonesia dari rangkaian diskusi yang muncul dalam tulisan di blog internet (http://noertika.wordpress.com/2007/04/20/kontroversi-kartini-kita/). Tulisan itu mengawali serangkaian daftar mengenai kontroversi berkait dengan sosok Kartini:

Kontroversi-1. Keaslian pemikiran RA Kartini dalam surat-suratnya diragukan ... sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya.

Kontroversi-2. RA Kartini dianggap tidak konsiten dalam memperjuangkan pemikiran akan nasib perempuan Jawa.

Kontroversi-3. RA Kartini dianggap hanya berbicara untuk ruang lingkup Jawa saja, tak pernah menyinggung suku atau bangsa lain di Indonesia/Hindia Belanda.

Kontroversi-4. Tidak jelas persinggungan RA Kartini dengan perlawanan melawan penjajahan Belanda seperti umumnya pahlawan yang kita kenal. Tak pernah terlihat dalam tulisan dan pemikirannya adanya keinginan RA Kartini untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda saat itu, apalagi membopong senjata sebagaimana Pahlawan Wanita lainnya seperti; Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Emmy Saelan atau Christina Martha Tiahahu.

Kontroversi-5. RA Kartini lebih terkenal dengan pemikiran-pemikiran nya, sedang Dewi Sartika tak hanya giat berpikir, tapi juga mengimplementasikan pemikirannya ke gerak nyata dalam masyarakat dengan mendirikan sekolah khusus putri, Sekolah Kaoetamaan Istri pada tahun 1902.

Kontroversi-6. [M]asih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Mereka mengusulkan untuk merayakan Hari Perempuan secara umum pada tanggal 22 Desember.

Menarik kemudian adalah rangkaian diskusi yang mengalir dalam blog ini, yang merentang dari yang bersifat kontra sampai mendukung kontroversi tersebut:

dian budhiarti
April 20th, 2007 at 10:30 am
Apakah anda membaca buku Tulisan Kartini sampai selesai, dan memahaminya?

Tulisan Kartini adalah buah pemikiran yang sangat jauh ke depan bagi wanita mana pun pada saat itu. Pada salah satu bagian dari tulisannya disebutkan bahwa Kartini akhirnya menerima pinangan bupati Rembang karena keterbatasannya dan juga karena keinginannya untuk mewujudkan bentuk kerjasama antara pria dan wanita dalam keluarga.

Dia tidak pernah menuntut kesetaraan, yang dia tuntut adalah sebuah kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, terlepas dari kodrat apakah terlahir sebagai laki atau perempuan. Saya rasa hal itu sangat manusiawi.

Kartini tidak pernah minta dikultuskan. Tetapi buah pikirannya yang membuat orang kagum padanya. Mungkin ia tidak seheroik pejuang lain yang angkat senjata melawan Belanda. Tapi saya melihat bahwa ‘pikiran’ adalah senjata yang jauh lebih ampuh daripada pedang atau bedil. Dan Kartini memilikinya.

Kesalahan interpretasi orang terhadap Kartini adalah dengan menganggapnya sebagai feminis. Anggapan seperti ini, saya rasa mengecilkan seorang Kartini. Ia lebih tepat disebut seorang humanis, seperti Gandhi. Ia menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal yang transgenderal, multi kultur dan multi agama. Ia mempertanyakan dengan caranya sendiri, mengapa nilai-nilai sosial yang berlaku saat itu, justru mengekang harkat dan hakekat kemanusiaan.
Berbeda dengan sifat dukungan terhadap sosok Kartini sebagai pahlawan dalam komentar di atas, komentar berikut lebih banyak memberikan tanggapan kritis tentang sosok Kartini:
jgbua
April 20th, 2007 at 7:53 pm
Peran RA Kartini terlalu dibesar-besarkan oleh ahli-ahli sejarah Jawa. Sebagai catatan penting: RA Kartini sudah dianggap sebagai pejuang emansipasi wanita hanya melalui surat-suratnya ke Abendanon. Padahal di Sulawesi Utara ada Maria Walanda Maramis yang justru sudah berani mendirikan sekolah untuk mendidik kaum perempuan di sana. Coba lihat, mana yang lebih proggressif?
Sejak awal pengajaran sejarah Indonesia secara umum sangat sentralistik. Saat SD, SMP, SMU bahkan PT, kita diajarkan bagaimana Kerajaan Majapahit dibangun, bagaimana Candi Borobudur didirikan, tapi begitu “sedikit” bahan pengajaran di kurikulum pendidikan Nasional kita tentang bagaimana Benteng Sombaopu, bagaimana perjuangan orang Kendari, Sulawesi Tenggara melawan penjajahan Belanda dan sebagainya. Kalaupun ada, dia tidak akan dibahas tuntas.

wargabanten
April 22nd, 2007 at 10:09 pm
Masalah sejarah memang membingungkan kok, yang saya pelajari di sekolah sama realita yang ada bedanya jauuuh banget…
Terus gimana ini..? Ada tidak orang atau lembaga yang bergerak khusus di bidang PELURUSAN SEJARAH.. pasti sudah dan rumit.. di ANRI Arsip nasional saja tidak Komplet datanya… Data2 sejarah asli masih tersimpan di BELANDA
kunderemp
April 24th, 2007 at 10:54 am
Cari buku berjudul Dutch Culture Overseas tulisan Frances Gouda. Ada satu kontroversi lagi yang belum anda sebutkan…
Yakni, Kartini tidak menyinggung nasib-nasib perempuan dari kelas yang lebih rendah. Karena perempuan dari kelas yang lebih rendah di Jawa, derajatnya setara. Mereka merdeka.. lebih merdeka daripada perempuan-perempuan yang dari kelas priyayi di Jawa.

Diskusi mengenai sosok Kartini dalam blog internet ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana kritisisme generasi muda yang mempertanyakan nilai-nilai lama sesuai dengan realitas yang mereka hadapi sekarang ini. Dalam kaitna ini, pembelajaran penting adalah tidak pernah ada sebuah klaim kebenaran mutlak dalam penulisan dan penafsiran sejarah [untuk membedakannya dengan kebenaran doktrin teologis]. Sesuatu yang dianggap kebenaran dalam sebuah generasi bisa saja hilang dan musnah apabila sudah tidak dianggap relevan dan kontekstual oleh generasi berikutnya.

Kontroversi Sejarah Pasca-Reformasi

Setelah bergulirnya periode reformasi sejak Mei 1998, muncul berbagai upaya untuk memperbaiki pemikiran dan sistem pengajaran sejarah di Indonesia. Kontroversi-kontroversi dalam sejarah Indonesia ramai menjadi bahan pembicaraan di media massa. Tulisan ini tidak bermaksud membahas tema sejarah yang digolongkan kontroversial dalam penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia, tetapi lebih melihat bagaimana klasifikasi tema kontroversial dari produsennya. Dalam kaitan ini, terdapat dua tema besar yang layak untuk dibahas untuk mengerti asal-muasal tema sejarah kontroversial diklasifikan.

Pertama-tama mari kita lihat klasifikasi tema kontroversial dalam sejarah Indonesia versi pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1999 di bawah pimpinan Juwono Sudarsono. Dalam perspektif pemerintah, terdapat lima tema sejarah yang dianggap kontroversial dan perlu segera dilakukan revisi atas persoalan tersebut. Adapun tema-tema sejarah yang menjadi bahan kontroversi adalah:

1. Hari lahir Pancasila;
2. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta;
3. Peristiwa 1 Oktober 1965;
4. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
5. Integrasi Timor-Timur.

Sebelum membahas lebih lanjut konteks sejarah yang melahirkan klasifikasi mengenai kontroversi tersebut, point selanjutnya akan terlebih dahulu menguraikan klasifikasi kontroversi dari kalangan sejarawan di luar pemerintahan, dalam hal ini diwakili oleh pemikiran Asvi Warman Adam yang menjadi juru bicara utama dalam persoalan ini. Adam menyatakan bahwa terdapat lima tema kontroversial yang memerlukan perhatian serius dari kalangan sejarawan Indonesia, yang terdiri dari:

1. Masalah korban peristiwa pembantaian 1965;
2. Kedudukan etnis Tionghoa dalam bangsa Indonesia;
3. Kelompok Islam garis keras;
4. Supremasi Jawa terhadap Luar Jawa;
5. Posisi tentara dalam politik nasional.
Meskipun dari kedua pihak masing-masing menawarkan lima klasifikasi tema sejarah yang masuk wilayah kontroversial, tetapi ada perbedaan signifikan di antara kedua bentuk klasifikasi tematis tersebut. Sudut pandang pertama, yang merupakan wakil versi pemerintahan mengenai sejarah Indonesia, persoalan kontroversi dari poin a sampai d memiliki kaitan langsung dengan sosok mantan presiden Suharto sebagai pemegang kekuasaan otoriter di Indonesia sepanjang tiga dekade kekuasaan rejim Orde Baru. Ringkasnya, upaya revisi terhadap persoalan kontroversial dalam penulisan sejarah periode sebelumnya diarahkan pada upaya de-Suhartoisasi penulisan sejarah Indonesia.

Kecenderungan de-Suhartoisasi sejarah Indonesia memiliki arah simplifikasi yang mereduksi gagasan dan realitas kompleks dalam perkembangan aktual masyarakat Indonesia dalam satu arus mainstream negara-sentris. Turunan pengetahuan sejarah yang lahir adalah pendekatan yang state-centrist dimana aktor-aktor negara adalah pembentuk utama perkembangan sejarah Indonesia (yang menghadirkan genre penulisan sejarah dengan peran penting kalangan militer dan pembesar dalam revolusi Indonesia. Meta-naratif ini mau tidak mau akan mengantarkan kita pada sebuah bentuk pemahaman mengenai sejarah Indonesia sebagai tidak lain adalah sejarah para pembesar.

Berbeda dengan kacamata pemerintah dalam melihat persoalan kontroversial dalam sejarah Indonesia, pandangan yang dilontarkan Adam mewakili sebuah akumulasi masalah yang diperjuangkan oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat Indonesia kontemporer berkait dengan sejarah masa lalu mereka. Dalam kaitannya dengan persoalan 1965, Adam melebarkan kontroversi itu bukan sekedar masalah peralihan kekuasaan semata yang terjadi di Jakarta, tetapi juga memasukan gelombang kekerasan yang menimpa orang-orang komunis dan mereka yang dituduh komunis pada saat itu. Ringkasnya, Adam mewakili sebuah pandangan kontroversi kesejarahan dari dalam masyarakat yang secara tidak langsung menyeimbangkan relasi negara dan masyarakat dalam kontroversi tersebut.

Dalam kaitan ini dapat digambarkan dua hal penting dalam peta pemikiran yang melatarbelakangi bagaimana tema-tema tertentu menjaid sebuah kontroversi. Pertama, dari politik kenegaraan, muncul sebuah upaya de-Suhartoisasi atau pelepasan segala atribut kekuasaan dari rejim lama yang terwujudkan melalui sejarah yang telah mereka buat. Persoalan ini hampir terjadi di mana-mana dalam periode transisi kekuasaan dalam sejarah politik dunia. Di Rusia, setelah kematian Joseph Stalin, terjadi proses de-Stalinisasi oleh penggantinya Kruschev yang menyentuh segala sesuatu berkait dengan kejayaan dan kekuasaan penguasa lama. Sejarah baru dituliskan dan penguasa baru meminta maaf atas korban kekejaman Stalin semasa perang dunia II. Kedua adalah gambaran yang mewakili sebuah proses demokratisasi yang berjalan dari bawah seperti yang disuarakan oleh Asvi Warman Adam dalam penulisan sejarah. Keseluruhan tema yang diangkat oleh Adam berkait erat dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini dalam meningkatkan kualitas dan karakter tatanan politik demokrasi di Indonesia pasca-Mei 1998 yang menegaskan pentingnya supremasi sipil.

Keterbatasan Klasifikasi

Masing-masing pendekatan mengenai kontroversi dalam sejarah Indonesia bagaimanapun terbatasi pada isu. Dapat dikatakan bahwa upaya melakukan revisi bersifat mikro. Sudut pandang ini menjadi lebih tegas apabila kita membandingkannya dengan upaya yang pernah dilakukan oleh sejarawan Indonesia ketika mencoba merumuskan arah penulisan dan pengajaran sejarah setelah kemerdekaan pada tahun 1957, yaitu penulisan sejarah Indonesia-sentris menggantikan penulisan dan pengajaran sejarah yang bersifat kolonial. Meskipun terdapat kritik atas kedangkalan pendekatan ini (yang hanya membalikan peran aktor sejarah seperti menjadikan kaum pribumi sebagai tokoh utama menggantikan para pembesar Belanda) oleh sejarawan profesional, tetapi di dalamnya sempat terdapat perdebatan cukup serius dan mendalam mengenai bagaimana sejarah Indonesia dibangun. Terdapat perdebatan mendasar antara latar belakang semangat nasionalisme—seperti paling ekstrim diwakili oleh Muhammad Yamin mengenai kejayaan Majapahit dan Sriwijaya—dengan pandangan rasionalisme dan individualisme yang ditawarkan Sudjatmoko dengan kekalahan pihak yang terakhir dalam pembentukan arah penulisan dan pengajaran sejarah Indonesia setelah kemerdekaan.

Dikaitkan dengan masalah pengajaran sejarah Indonesia, klasifikasi mengenai kontroversi dari kedua perspektif tersebut belum mencukupi tantangan atas kebutuhan kekinian di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sebuah ilustrasi mengenai soal ini diharapkan dapat membantu menunjukkan bagaimana kekurangan perhatian kita mengenai kontroversi sejarah Indonesia berbasiskan isu semata. Tema ilustrasi diambil dari pengalaman kontemporer yang terjadi di Aceh saat ini, yaitu saat diluncurkannya sebuah buku berjudul “9 Langkah Memajukan diri dan Membangun Aceh Baru” di Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 2007. Penulis buku ini, Aguswandi, usianya baru genap 30 tahun. Dilahirkan di Sibreh Aceh pada tahun 1977, penulis buku ini sempat menjadi aktivis mahasiswa di Aceh sampai tahun 1999. Dalam sebuah survey pada tahun yang sama, ia terpilih sebagai tokoh Aceh paling populer. Bagi pemerintah Indonesia, aktivisme Aguswandi menempatkannya sebagai ‘musuh negara’. Sejak tahun 2001, Aguswandi ‘menghilang’ dari Indonesia dan tinggal di Inggris sampai kembali ke Aceh setelah penandantangan perjanjian damai di Helsinki tahun 2006 bersama tokoh-tokoh GAM lainnya.

Buku yang ditulisnya tidak tebal—sebanyak 151 halaman dengan kulit buku sederhana berwarna hitam—namun yang penting adalah butir-butir gagasan dari 9 Langkah tersebut. Masalah globalisasi, perlunya etos kerja baru bagi masyarakat Aceh untuk membangun dirinya, dan uraian kritis tentang penerapan sharia Aceh yang lebih banyak kulit dibandingkan isinya menjadi beberapa pokok perhatian dalma uraian di . Seperti dengan tepat disampaikan Tengku Nashiruddin Ahmad—bekas juru runding GAM—dalam kata pengantar buku ini bahwa ‘[k]alau Aceh ingin maju pesat denga berkembang seperti negeri maju lainnya, di berbagai belahan dunia, maka gagasan tokoh muda ini patut mendapat perhatian kita.’ [Aguswandi, 2007]. Gaya menulis dan gagasan yang terkandung dalam buku mengingatkan kita pada artikel-artikel Sukarno yang dimuat dalam harian Suluh Indonesia pada era 1920an dan 1930an, Sjahrir ketika menulis Perjuangan Kita dan mungkin juga Musso ketika menulis ‘Jalan Baru’ bagi Indonesia. Lugas dan yang terpenting adalah visioner. Bisa disejajarkan dengan Sukarno, Hatta, dan Sjahrir ketika mereka dalam usia yang sama.

Kata Indonesia dalam buku ini muncul melalui perwakilannya yang disebut Jakarta. Pengertiannya lebih mewakili sebuah unit pemerintahan dan kebijakan yang dalam beberapa dekade telah menjadi kekuatan penindas. Dalam uraian dan pemikiran Aguswandi, Indonesia adalah komunitas politik ‘lain’ di luar realitas komunitas politik Aceh Baru yang terbayangkan oleh Aguswandi dan mereka yang mungkin memiliki imajinasi sama dengannya di Aceh saat ini [dan tidak tertutup juga dengan mereka yang berada di Papua saat ini]. Membangun imajinasi Ke-Indonesia-an pada akhirnya menjadi masalah terbesar dari seluruh kontroversi pengajaran [dan juga penulisan] sejarah di Indonesia. Imajinasi tentang Indonesia yang dianggap “final” di beberapa tempat menjadi belenggu bagi mereka yang memiliki imajinasi berbeda tentang imagined community mereka. Setelah paksaan dan ancaman kekuasaan tidak lagi efektif pasca-reformasi, legitimasi geo-politik dan geo-historis komunitas bernama Indonesia mulai diragukan. Karya dan sosok Aguswandi adalah ilustrasi terbaik tentang bagaimana kesadaran sejarah kontemporer mengenai sebuah komunitas politik bernama Indonesia berada dalam tantangan.

Penutup: Kontroversi dalam Didaktika Sejarah

Tidak disangkal pula, banyak hal dalam persoalan kesejarahan Indonesia kontemporer yang kemudian menjadi persoalan kontroversial. Persoalannya adalah apabila kontroversi tersebut berkait dengan pertanyaan seperti model didaktika sejarah seperti apa yang kemudian relevan dengan perkembangan persoalan yang dihadapi?

Contoh kasus menarik adalah ditariknya kembali buku-buku sejarah di tingkat menengah (SMU & SMP) yang tidak mencantumkan PKI dalam peristiwa 1965 oleh pihak Kejaksaan Agung. Secara normatif memang sangat disayangkan, khususnya dari pandangan kebebasan akademik. Tetapi apabila kita memandangnya dari proses sejarah yang lebih luas, maka persoalan ini dapat dipahami sebagai sebuah ‘kecanggungan’ sebuah sistem didaktika yang telah mapan berhadapan dengan dinamika gagasan baru yang lahir di dalam masyarakat.

Didaktika sejarah masih berpijak pada nilai-nilai lama yang membayangi psikologi sosial anti-komunisme dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Sementara itu, kotak pandora demokratisasi telah bergerak maju untuk menghargai dan melindungi kebebasan berpendapat di dalam masyarakat. Jadi, kecanggungan yang ada dalam didaktika sejarah kita saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah produk jaman yang tak terelakan. Kita harus menerima kenyataan bahwa norma-norma lama belum seluruhnya pudar, sementara dinamika kekuatan baru belum juga menemukan bentuknya yang kuat.

Dengan memperhatikan isu-isu krusial yang menjadi dasar bagi munculnya keinginan melakukan perbaikan dalam penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia, dan memperhatikan pula bagaimana perkembangan yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia yang saat ini mengalami konflik seperti Aceh dan Papua, adalah tugas penting dalam didaktika sejarah untuk membangun kembali sebuah visi besar Ke-Indonesia-an yang bersifat melihat kedepan bagi generasi muda Indonesia.

Pengetahuan sejarah hanya akan menjadi etalase dan fosil yang tak berguna apabila proses didaktika hanya didasarkan pada upaya mencari siapa yang benar dan mana yang perlu dipakai. Tanggungjawab pendidik—berkait dengan masalah kontroversi dalam sejarah—adalah menjadikan murid didiknya dapat mencerna segala masalah dalam sebuah visi Ke-Indonesia-an baru yang demokratis dan maju.

Politik Bencana (May 2005)

Sejak awal tahun 2006 sampai pertengahan tahun ini, secara berturut-turut bencana besar melanda Indonesia. Gelombang Tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan terakhir adalah banjir yang melanda kabupaten Binjai, Sulawesi Selatan adalah fenomena mencekam yang mengisi berita utama media massa Indonesia. Belum lagi ‘bencana’ yang ditimbulkan oleh Gunung Merapi dan semburan lumpur di Jawa Timur, diikuti kemudian oleh bencana Tsunami di wilayah pantai selatan Jawa. Semuanya melengkapi tahun 2006 dibawah pimpinan SBY-JK sebagai ‘tahun bencana.’

Dalam setiap bencana kita senantiasa mendapatkan kepanikan, chaos dan ketidakpastian dalam kehidupan kita, baik mereka yang langsung menjadi korban, termasuk juga para pejabat pemerintahan yang suka atau tidak suka, harus ‘bertindak’ atas bencana yang terjadi. Dan pada saat yang sama, setiap bencana adalah katup awal yang mengguncang kemapanan sebuah tatanan politik. Tulisan ini adalah sebuah sudut pandang yang mencoba melihat keterkaitan bencana—yang bersifat alamiah—dengan keseimbangan sebuah tatanan politik dalam pengalaman sejarah masyarakat Jawa tradisional.

***
Sebuah gagasan tentang bencana dan gejolak politik yang ditimbulkan pernah dilontarkan oleh Richard Cobb, sejarawan Inggris yang mempelajari fenomena revolusi Prancis. Dalam salah satu karya klasiknya, ia mengulas dengan cukup mendalam bagaimana dimensi politik bencana dari pengalaman sejarah Prancis pasca-revolusi pada akhir abad delapan belas [Cobb, 1972]. Cobb dalam studinya tentang bencana kelaparan di Prancis, mengungkapkan bahwa dari setiap aspek, senantiasa timbul perpecahan di dalam masyarakat. Bencana kelaparan membangkitkan rasa curiga dan amarah petani terhadap gaya hidup kaum bangsawan yang dianggap selalu aman dan memetik untung dari setiap bencana.

Tidak mengherankan bila istana-istana bangsawan—yang menjadi tempat penimbunan gandum dan makanan—kemudian menjadi sasaran perusakan dan penjarahan. Ringkasnya, bencana menimbulkan sebuah momentum yang mendorong rakyat jelata mempertanyakan kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan mereka. Sebuah sikap yang tentunya sulit muncul dalam kondisi normal. Di sisi lain, bencana senantiasa juga membuka pula peluang kegoyahan rejim penguasa. Penguasa berada dalam situasi serba salah. Mereka jelas tidak bisa bertindak buru-buru untuk mencegah meluasnya panik di kalangan rakyat, atau untuk mencegah tindakan sembrono. Tetapi pada sisi lain, sikap berhati-hati dilihat pula oleh rakyat kebanyakan sebagai kelambanan dan tidak peduli atas keluh kesah mereka.

Dengan demikian, menjadi menarik bagi kita memperhatikan rangkaian bencana yang melanda tanah air kita dan sosok pemerintahan SBY-JK sekarang ini. Jelas bahwa beberapa elemen yang menjadi perhatian Cobb tentang reaksi pemerintah di Prancis berhadapan dengan bencana muncul di permukaan. Bencana dapat menjadi pintu awal yang membuat legitimasi dan kinerja pemerintahan SBY-JK dipertanyakan, bukan saja oleh kalangan elite politik yang beroposisi terhadap keduanya, tetapi juga bagi rakyat kebanyakan yang sebelumnya menjadi pendukung mereka. Pemerintah dengan mudah dapat dipersalahkan—dan ini merupakan sikap alamiah yang muncul dalam pengalaman sejarah—atas sikap kelambanan dan ketidakmampuan membuat koordinasi penanganan bencana.

***
Dalam konteks Indonesia, sejarah nampaknya bisa menjadi sebuah pelajaran terhadap pengalaman kontemporer kita. Adalah Moertono Soemarsaid dan Benedict Anderson dalam kajian klasik mereka tentang tradisi pemikiran politik masyarakat Jawa yang menunjukkan kepada kita sebuah kaitan erat antara bencana (yang alamiah sifatnya) dengan sebuah kelanggengan sistem kekuasaan. Keduanya telah melihat dengan tajam tentang asumsi populer dalam pemikiran tradisional masyarakat Jawa mengenai kelanggengan sistem kekuasaan dan situasi aman, tentram dan makmur yang diciptakannya. Raja yang baik adalah raja yang mampu membawa tata tentrem karta raharja bagi para kawulanya. [Soemarsaid Moertono Anderson, 1972).

Pokok terpenting dalam gagasan ini adalah rakyat tidak melihat legitimasi kekuasaan dengan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Seorang tiran bagaimanapun tetap memiliki legitimasi di kalangan rakyatnya sejauh mereka dapat menjamin ketentraman dan kemakmuran rakyatnya. Kekuasaan seorang raja berkait erat dengan kemampuan mengamankan negeri dari begal (perampok) dan pencuri, dan membiarkan padi tumbuh subur. Sebaliknya, kegagalan menjamin kondisi-kondisi seperti itu menjadi dasar kegoyahan legitimasi kekuasaan seorang raja atau sebuah dinasti, terlepas apakah sebelumnya mereka adalah penguasa yang bijak. Ini kemudian menjadi dasar sebuah siklus naik turunnya sebuah dinasti dalam sejarah politik Jawa.

Ketika bencana terjadi—dalam berbagai bentuknya—seperti merajalelanya perampokan, panen gagal, ledakan gunung berapi, banjir dan sebagainya yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan banyak orang, maka penantang kekuasaan baru muncul menggali dukungan dari rakyat rakyat yang berharap datangnya perbaikan dalam kehidupan mereka. Pemimpin-pemimpin baru adalah Ratu Adil yang diharapkan dapat menyelamatkan rakyat dari tekanan kehidupan dibawah penguasa lama. Sayangnya, dalam kebanyakan kasus, penguasa-penguasa baru yang muncul dengan membawa harapan mesianis dalam benak rakyat kebanyakan tidak dapat memenuhi rasa tentram dan keamanan yang diharapkan, sekaligus juga seringkali dengan cepat melupakan janji-janji tentang beban pajak dan kerja yang lebih ringan dibanding penguasa sebelumnya.

Sebuah contoh barangkali dapat dilihat dalam peristiwa yang masih dekat dengan periode kehidupan kita sekarang dalam periode kejatuhan Sukarno dan pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. Dalam terminologi populer, peristiwa itu yang menyamakannya dengan kedahsyatan ledakan gunung berapi yang berdampak besar bagi kehidupan, meruntuhkan tatanan dan kebiasaan lama sampai sebuah tatanan baru muncul menggantikannya. Sama seperti kehancuran yang ditimbulkan sebuah bencana yang ditimbulkan alam dan lambat laun kemudian kehidupan baru muncul di atas puing-puing lama.

Penjelasan terhadap pertanyaan bagaimana mungkin Soekarno yang kharismatis itu dengan cepat kehilangan pamor dan disusul oleh gelombang kekerasan besar yang melanda wilayah pedesaan, setidaknya dapat dijelaskan dalam periode tahun-tahun terakhir kekuasaan Soekarno. ‘Bencana-bencana’ kecil sebelumnya telah muncul melalui kegagalan panen sepanjang tahun 1964, inflasi yang melonjak sampai 600%, dan kelangkaan sandang pangan memasuki bulan Agustus 1965.

Sekarang kita bisa memahami salah satu faktornya dalam psikologi populer di kalangan rakyat yang semakin lelah atas rangkaian ‘bencana’ kecil yang menimpa mereka. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cepat runtuh. Pendukungnya yang begitu militan dalam periode sebelumnya menjadi begitu tidak berdaya. Demikian juga dengan mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Soekarno. Terlepas dari teror dan intimidasi, kita bisa memandangnya sebagai konsekuensi logis revolutionary fatigue atas gelombang ‘bencana kecil’ yang mendera kehidupan ekonomi yang mendera rakyat banyak, yang sebelumnya adalah pendukung dan aktivis-aktivis yang militan.

***
Pertanyaan yang menggoda dalam kondisi sekarang adalah apakah mungkin kelelahan yang sama—setelah rangkaian bencana menimpa—juga dialami oleh rakyat banyak yang sebelumnya adalah pendukung penuh semangat pemerintahan SBY-JK? Apakah pemerintahan ini akan tetap survive dan mampu mencari jalan keluar yang menentramkan hati rakyat kebanyakan dalam tindakan-tindakan mereka sekarang ini? Mungkinkah sejarah akan berulang? Kita menunggu jawabannya.

Mengapa Sejarah Penting

Seorang professor sejarah tentang perbudakan di Amerika Serikat pernah menulis sebuah artikel yang mengungkap rasa prihatin tentang ‘merosotnya perhatian terhadap sejarah’ di negeri tersebut, dan menyayangkan sikap yang muncul di antara guru dan intelektual terkemuka di negeri tersebut yang menyatakan ‘biarlah tirani masa lalu berlalu’ dan ‘mari menyongsong masa depan yang lebih segar’.

Sang professor itu menyatakan bahwa satu soal penting mengapa ia begitu peduli terhadap sejarah adalah sebuah keyakinan bahwa mahluk manusia berbeda dengan binatang yang hanya mampu berpikir tentang masa kini mereka. Perbedaan mahluk manusia dengan binatang adalah ‘kemampuannya melakukan refleksi—terhadap masa lalu, masa kini dan masa depan—dalam kehidupan mereka’. Dalam kaitan inilah mengapa pemahaman kita terhadap sejarah menjadi penting.

Bagi kita di Indonesia, nampaknya keprihatinan tersebut bukan barang baru. Para sejarawan di negeri ini telah mengeluhkan tentang buruknya kesadaran sejarah di negeri ini. Sejarah memang telah menjadi satu dari sekian banyak materi pengajaran yang dianggap paling membosankan di sekolah-sekolah dasar dan menengah di negeri ini. Sikap ini juga tidak sepatutnya disalahkan. Apabila ditanya persoalan sejarah, paling banter orang hanya bisa berpikir tahun, nama, dan tempat yang dihapalnya tanpa mampu bernalar terhadap masalah kesejarahan. Celakanya, rejim penguasa Orde Baru—dengan doktrin sejarah demi masa kini yang diplintir untuk kepentingan kekuasaan sesaaat—turut menyumbang kedangkalan nalar sejarah bangsa kita.

Salah satu bukti tentang kedangkalan berpikir itu, dan sekaligus menunjukkan contoh memalukan rendahnya kesadaran sejarah bangsa ini di bawah rejim Orde Baru adalah riwayat pelarangan terhadap buku-buku almarhum Pramoedya Ananta Toer. Kuartet novel sejarah yang ditulisnya—dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa—mengenai periode pergerakan Indonesia telah dicurigai sebagai virus yang membahayakan ‘kesehatan mental’ masyarakat Indonesia.

***

Tulisan ini berangkat pada sebuah pandangan bahwa sejarah—dan pemahaman atasnya—tetap merupakan unsur penting sebagai batu pijakan dalam meningkatkan kesadaran civic atau kesadaran menjalani kehidupan bersama sebagai warga negara negeri ini. Kita sepertinya terhenyak oleh sulitnya mengatasi konflik berlarut-larut seperti terjadi di Aceh dan Papua Barat atau dengan semakin memudarnya iklim toleransi di dalam masyarakat meskipun kita sekarang menghirup tatanan politik formal yang lebih demokratis.

Dalam setiap peristiwa atau setiap masalah, orang-orang Indonesia saat ini menjadi korban atas kebutaannya terhadap pengalaman kolektif masa lalunya dan terus menerus diajari oleh kekuatan lain dalam menyelesaikan rumah tangganya sendiri. Pernahkah kita mencoba belajar dan membaca kembali serangkaian riwayat pertentangan dan perkelahian politik yang pernah terjadi di negeri ini?

Nampaknya jawabannya tidak. Kita seperti tenggelam dalam hiruk pikuk masa kini. Kita sepertinya tidak pernah tahu bagaimana caranya mencari jalan keluar dari masalah mereka sendiri, dan dipaksa oleh keadaan bertindak dari titik nol, persis seperti layaknya mahluk binatang yang bergerak atas dasar insting semata. Inilah konsekuensi dari bangsa yang tidak pernah mampu belajar dan menarik kebijaksanaan dari pengalaman kolektifnya, baik yang tragis atau pun sebuah success-story.

***

Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi atau menertawakan kebodohan kita sendiri. Persoalan lebih penting adalah bagaimana mencari jalan keluar dari situasi seperti ini? Bagaimana membuat masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang sadar sejarah?

Tulisan ini tidak bermaksud menjadikan semua orang Indonesia sebagai ahli sejarah yang mumpuni. Apa yang diperlukan adalah sekedar kemampuan bernalar dan memahami lingkungan sekitar dalam lingkup kekinian sebagai produk berkesinambungan dari masa lalu yang tak pernah putus. Tetapi jelas ini bukan persoalan mudah. Dan juga menyangkut perombakan sistem yang sudah berkarat.

Apa yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah prinsip-prinsip umum didaktika sejarah kita.

Pertama, prinsip didaktika kita mengenai sejarah sudah selayaknya bertolak pada satu prinsip bahwa apapun yang terjadi di masa lalu—dalam rentetan peristiwa—semua menyangkut prilaku dan perbuatan orang. Mengenal siapa orang-orang ini, bagaimana watak mereka, dan seperti apa hasil perbuatannya adalah kunci penting menuju masa lalu. Apabila sudah menyangkut manusia, sudah barang tentu prinsip didaktika itu mengenalkan juga bahwa terkadang egoisme dan keserakahan turut mempengaruhi tindakan setiap orang. Begitu juga sebaliknya. Sikap welas asih, perbuatan tanpa pamrih, dan kehalusan budi pekerti merupakan bagian dari kehidupan mahluk manusia. Didaktika sejarah harus mampu menunjukkan bahwa senantiasa ada pertarungan abadi antara nafsu serakah dan imperatif moral sosial yang mempengaruhi tindak-tanduk setiap orang. Ringkasnya, didaktika sejarah harus mampu menampilkan uraian yang tidak hitam putih dari masing-masing protagonisnya.

Kedua adalah sebuah didaktika sejarah yang dapat mengenalkan kita pada bentuk dan sifat kehidupan masyarakat lain. Riwayat ‘sejarah dunia’ dengan tanda petik, mau tidak mau menjadi unsur penting dalam proses didaktika ini. Orang Indonesia harus tahu apa itu peristiwa yang melahirkan holocaust di Jerman pada masa Perang Dunia II, peristiwa Revolusi Prancis yang melahirkan tatanan politik modern sekarang ini dan lain sebagainya. Bagaimana revolusi modern di dunia Arab terjadi. Didaktika sejarah harus mampu memadukan apa yang bersifat lokal, nasional dan internasional di masa lalu yang membentuk kehidupan kita sekarang ini. Dari sinilah kita mendapat sebuah cermin cermin yang baik untuk menilai diri kita sendiri dan memberikan kompas yang memandu langkah yang arif.

Kesadaran sejarah adalah sarana penting dalam mencapai sebuah tradisi civic, sebuah prinsip dasar hidup sebagai warga negara yang mampu hidup bersama dalam sebuah negara-bangsa. Didaktika sejarah dengan demikian menjadi pengantar yang membawa generasi muda kita untuk mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, di tingkat nasional dan juga internasional menjadi relevan dalam kehidupan kekinian mereka. Misalnya, guru-guru sejarah yang terlibat dalam proses didaktika ini mampu mengarahkan sebuah pertanyaan terhadap muridnya tentang pengaruh Perang Dunia II terhadap kehidupan keluarga mereka di masa lampau, atau juga desa-desa di sekitar mereka? Mudah-mudahan kesalahan masa lalu tidak lagi berulang.

Jendral Besar H.M. Suharto meninggal dunia pada pukul 13.10 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Tidak lama setelah kematiannya, pemerintah mengumumkan seruan pengibaran bendera setengah tiang untuk semua kantor/instansi pemerintah, perwakilan RI di luar negeri, kantor swasta dan masyarakat luas selama tujuh hari berturut-turut. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara prosesi pemakaman Suharto di makam keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Belum lagi okestrasi media massa cetak dan elektronik yang berusaha keras menampilkan citra Suharto sebagai negarawan dan pahlawan bagi negara dan bangsa.

Sesungguhnya ini bukan langkah yang bijak. Dengan memperhatikan kontroversi sekitar diri Suharto, seharusnya kita bisa belajar dari dari pemerintahan Chile dibawah Michelle Bachelet (mantan oposisi dan presiden Chile) setelah kematian Jendral Augusto Pinochet, yang setidaknya memiliki riwayat hampir mirip Suharto. Setelah rapat kabinet singkat, seperti disampaikan dengan nada parau oleh juru bicara presiden, pemerintah Chile mengumumkan bahwa tidak ada pemakaman kenegaraan oleh pemerintah, tetapi Pinochet tetap mendapat penghormatan kemiliteran. Presiden juga mengumumkan pengibaran bendera setengah tiang hanya di instalasi-instalasi militer, tetapi tidak mengumumkan periode berkabung nasional. Sayangnya kita bukan Chile dan SBY adalah seorang Jawa yang punya kesantunan dan ketaatan khas masyarakat Jawa yang tidak dapat dibandingkan dengan Michelle Bachelet dengan latar belakang budaya hispanik yang kosmopolitan. Jadinya saat ini kita bisa meninggalkan gambaran yang mungkin menyesatkan di masa depan.

Seorang pelancong asing yang rajin mencatat—dan pada saat-saat seperti ini berada di Indonesia—barangkali akan menulis dalam catatan hariannya tentang sebuah bangsa yang tengah menangisi kepergian seorang yang telah membentuk dan mengarahkan perjalanan hidup mereka. Mungkin ia akan melukiskan bagaimana jutaan wong-cilik di negeri ini yang menangisi sosok yang telah memberi kemakmuran dalam tiga dekade kekuasaan Suharto. Mungkin juga ia akan menggambarkan orang-orang yang pingsan karena kepanasan saat berbaris menyambut pemakaman Suharto di Jawa Tengah. Dan paling mungkin ia mengutip ode yang diberikan kepada Suharto dan mengiringinya dengan lagu Gugur Bunga seperti ditayangkan berulang-ulang dalam layar kaca. Atau—kalau dia cukup rajin membaca koran—tentang gelombang pembesar yang bersedih dalam layatan mereka di kediaman Suharto.

Pandangan dari atas kapal seperti ini jelas tidak kita inginkan. Harapan kita adalah generasi masa depan Indonesia memiliki ketajaman dalam menilai sejarah yang saat ini kita alami. Tulisan ini dimaksud memberikan sebuah ruang penafsiran lain terhadap amnesia sejarah yang sekarang mengalun di negeri kita. Meskipun diawali oleh sejauh mana sensibilitas 'lain' tentang Suharto muncul dalam kehidupan kita sekarang, tetapi tawarannya lebih pada tantangan apakah kita semua bisa membuat sejarah baru bagi masyarakat kita. Wafatnya Suharto menggenapi akhir sebuah era yang selama beberapa dekade telah meninggalkan jejaknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat kita sekarang ini.

Sensibilitas

Dibalik karpet kemegahan dan lantunan magis ayat-ayat suci yang mengiringi kematian Suharto, ada suara-suara yang berbeda. Suara-suara itu mewakili sebuah ingatan kolektif tentang tiga dekade yang telah lewat dibawah kekuasaan Suharto dan para kroninya. Dari generasi yang tumbuh besar dalam perang internal di ujung paling barat Indonesia, sosok Suharto telah berkait dengan warna merah darah manusia. Kenangan tentang Suharto adalah kenangan tentang pembunuhan dan penghancuran manusia. Sosoknya juga digambarkan sebagai pribadi yang licik dan gila hormat.

Beruntunglah Suharto memiliki pemakaman keluarga di Jawa Tengah. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya bila keluarga Suharto memakamkan ayah mereka di wilayah Pidie—ini mungkin saja bagi seorang negarawan yang mencintai keutuhan nasional Indonesia—yang pernah menjadi pusat perlawanan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi memang tidak salah keluarga Suharto memilih Jawa Tengah, sebagai bekas pusat peradaban kekuasaan Jawa, sebagai tempat pemakaman keluarga. Mereka nampaknya paham atas kebiasaan kebanyakan orang Jawa yang akan bilang, 'yo wis, orangnya udah meninggal kok masih diomongin terus.'

Di wilayah metropolitan Jakarta—yang juga menjadi ibukota pergerakan modal nasional Indonesia—tempat modal uang nasional dan internasional bergerak dengan cepat—gerundelan kebencian mengarah pada diri Suharto dan keluarganya yang dianggap sebagai lingkaran kleptokratik nomor wahid di negeri ini. Suharto telah mengatasnamakan kepentingan negara yang tidak lain dari kepentingan keluarga. Dan dari sisi pribadi, sifat keji dan kejam nampaknya begitu melekat. Ia dianggap layak untuk disandingkan dengan kegilaan Nero yang membakar Roma. Senyumannya yang khas—sehingga pernah dinobatkan dengan kata-kata The Smilling General—adalah kepalsuan. Imaji santun itu malah memberikan sebuah gambaran kekuatan naluri membunuh tanpa pernah ada penyesalan. Menakutkan memang!

Orang juga menyesalkan bahwa dia pernah punya kuasa yang besar, tapi tak digunakannya untuk kebaikan—sudah barang tentu konsepsi kebaikan ini berbeda dengan konsepsi para pendukungnya. Ringkasnya, tidak ada sisi yang tidak layak untuk dibenci terhadap diri Suharto dari segala sudut pandang ini.

Kita Yang Mendongkol

Kebencian bisa juga bersanding dengan kedongkolan. Generasi yang tumbuh besar dalam dekade 1980-an dan 1990-an nampaknya layak untuk mendongkol terhadap sosok penguasa yang memberikan mereka 'kemakmuran' ekonomi dalam era tersebut. Kedongkolan itu sederhana saja. Ia berwujud dalam penyesalan atas 'amnesia sejarah' yang menjadi penyakit kronis generasi tersebut. Dan ini bukan sikap yang salah. Buku-buku dan pengajaran sejarah di Indonesia, museum dan film yang menjadi pintu gerbang memahami masa lalu, telah menjadi alat efektif dalam pembodohan massal generasi muda Indonesia. Generasi seperti ini memang patut merasa dongkol apabila mereka kemudian tahu bahwa apa yang pernah mereka percaya dan yakini sebelumnya tidak lain sebuah kebohongan besar.

Dalam benak mereka yang lebih uzur dan mengenal sedikit tentang sejarah negeri ini, kemarahan yang lahir disebabkan oleh hilangnya sebuah harapan tentang bentuk masyarakat seperti dijanjikan dalam kata-kata megah konstitusi Indonesia, masyarakat adil dan makmur. Orang, dan institusi-institusi donor internasional seperti Bank Dunia dan IMF boleh-boleh saja mengatakan terdapat kemajuan ekonomi selama tiga dekade dibawah kepemimpinan Suharto. Mereka mengatakan pada dekade 1980an dan awal 1990an, Indonesia adalah macan yang tumbuh besar di kawasan Asia Tenggara. Lebih baik dibanding Vietnam, Laos, dan Kamboja misalnya.

Tapi kata 'lebih baik' ini memang kehilangan makna bila yang tercipta adalah kesenjangan. Apabila kita perhatikan foto udara kawasan segitiga emas Sudirman—yang menjadi lambang pertumbuhan ekonomi Indonesia—kita masih bisa menyaksikan titik-titik pemukiman kumuh tempat tinggal mereka yang mengais-ngais remah kemajuan ekonomi Indonesia. Di wilayah paling timur Indonesia—Papua Barat—penduduk setempat menjadi penonton dari asap mesin yang merubah tanah mereka menjadi emas, tembaga dan batubara. Sementara pada saat yang sama rata-ratang tingkat harapan hidup mereka masih jauh tertinggal dari kebanyakan orang Indonesia. Di pinggiran kota Jakarta, mungkin tidak lebih dari seratus kilometer dari pusat kota, anak-anak belia Indonesia berdesak-desakan dalam sekolah yang atapnya bocor apabila hujan, dan siap-siap berlibur apabila banjir kiriman datang. Jadi kita boleh mendongkol atas dekade keserakahan yang mengiringi riwayat kekuasaan rejim Suharto menggantikan harapan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.

Membuat Sejarah

Lalu langkah seperti apa yang mungkin dilakukan pasca-Suharto. Menuntut keadilan individual terhadap diri Suharto jelas sudah tak mungkin. Yang tersisa sekarang adalah para kroni yang berlindung dibalik semrawutnya tatanan keadilan kita.

Apabila kita berharap pada para pembesar dan elite politik di negeri ini, gambarannya cukup sulit. Peristiwa-peristiwa belakangan menunjukkan kegamangan elite penguasa dan pemerintahan kita menutup buku masa lalu dan membuka tirai sejarah masa depan. Kebijakan tergesa-gesa memberikan segala penghormatan terhadap Suharto dengan meminta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang adalah bukti ketidakmampuan pejabat negara menanggapi sebuah periode transisi pasca-Suharto.

Sayangnya juga, parade teater elite politik Indonesia memberikan gambaran bahwa kita penuh sesak dengan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kepercayaan diri kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak ada harapan bahwa mereka memiliki komitmen dan pengetahuan yang dapat mencipta sejarah baru bagi negeri ini.

Dengan demikian, kekuatan pengetuk terbaik nampaknya terletak pada generasi yang sadar atas pembohongan sejarah yang telah terjadi, dan merasa marah atas pembohongan itu. Kemarahan mereka adalah sumber enerji besar dalam membuka era baru dan tugas kita semua mempersiapkan mereka. Mereka adalah mahluk sejarah, mereka bebas mendobrak sejarah dan mereka akan membuat sejarah. Tabik.

Menyambut
100 Tahun Kebangkitan Nasional
dan
10 Tahun Komunitas Bambu

Komunitas Bambu mengundang anda untuk hadir dalam acara:
“Pasang Surut Peran Perempuan dalam Sejarah Indonesia”

Selasa, 20 Mei 2008
Function Room Lt. II, TB Gramedia Matraman
15.30-18.00
:

Prajurit Perempuan Jawa
Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18
Sejarah Perempuan Indonesia
Gerakan dan Pencapaian

Pembicara:
Ayu Utami (Sastrawan)
Mariana Amirudin (Aktifis Jurnal Perempuan)
Agung Ayu Ratih (Direktur Lingkar Tutur Perempuan)

Moderator:
Ruth Indiah Rahayu
(Lingkar Tutur Perempuan)

Pembacaan Sajak Oleh:
Sitor Situmorang
Ridwan Saidi
Zeffry Al-Katiri

Cp. Martina: 08156028439/021-91041243
k o m u n i t a s b a m b u
Jl. Pala No. 4 B
Beji Timur, Depok 16422
Telp./Fak. 62-21-77206987,
e-mail: komunitasbambu@yahoo.com

NASI GORENG: MENU NASIONAL INDONESIA

Nasi goreng adalah satu di antara sekian banyak jenis masakan yang paling populer di wilayah nusantara. Dari wilayah paling timur di Papua sampai dengan paling barat, setiap orang Indonesia sudah tahu bagaimana rasa, bentuk dan jenis masakan yang akan dimakan bila disebut nasi goreng. Orang Jawa mungkin masih bertanya-tanya apa itu Ayam Tangkap bila disajikan menu masakan tersebut di meja mereka saat berkunjung ke Nangroe Aceh Darussalam. Sebaliknya, orang Aceh akan tetap paham bagaimana cita rasa masakan yang akan dimakan bila disebut dalam menu mereka nasi goreng. Seseorang kemungkinan besar akan memilih nasi goreng dari sekian banyak pilihan masakan apabila ia kebingungan memilih menu masakan ketika berkunjung ke sebuah restoran.

Pilihan itu rasional saja. Sejak kecil—seperti umumnya orang Indonesia—dia sudah terbiasa disuguhkan nasi goreng ketika akan berangkat sekolah. Semuanya karena alasan praktis dan ekonomis. Praktis karena memasaknya mudah dan cepat. Paling lama dibutuhkan sekitar setengah jam untuk menyiapkan nasi goreng. Dan seluruh anggota keluarga dapat menikmatinya pada pagi hari. Ekonomis, karena ia cuma memanfaatkan sisa nasi semalam, dengan campuran bumbu sesuai selera yang memasak.Bumbunya pun sederhana saja. Cukup dengan irisan tipis bawang merah dan bawang putih, tomat (atau diulek menjadi bumbu halus), merica, garam, telur, dan kunyit bila ingin berwarna kuning atau kecap bila berwarna kecoklatan. Selebihnya sekedar tambahan seperti daging kornet, sosis atau bakso tergantung pada kondisi keuangan keluarga. Tidak dapat disangkal, dengan sifatnya yang praktis dan ekonomis ini, nasi goreng menempati urutan pertama jenis makanan Indonesia yang paling populer.

Nasional Indonesia

Di luar proses memasak nasi goreng, sebagai jenis makanan barangkali ia merupakan jenis yang mencerminkan kehidupan paling demokratis dan karakter nasional Indonesia. Dari meja makan di kampung-kampung miskin sampai dengan meja makan di istana kepresidenan, dari sifatnya yang cuma pengisi sarapan sampai dengan pesta formal, nasi goreng tetap menjadi pilihan menu yang layak saji. Tidak seperti sayur sop, gudeg, rendang, atau gulai ikan yang bukan menu sehari-hari, dan terkadang tidak semua keluarga mampu menyajikannya, nasi goreng tetap bisa memberikan rasa kenyang bagi siapa saja orangnya, terlepas latar belakang sosial mereka. Perbedaan tidak lebih dari sekedar rasa dan aneka tambahan yang apabila tidak disediakan tidak mengurangi sosoknya sebagai nasi goreng.

Kualitas lainnya nasi goreng juga dapat dengan bangga mengklaim sebagai jenis masakan yang meng-Indonesia. Boleh jadi ada nasi goreng sumatera, nasi goreng jawa, nasi goreng banjar dan lainnya, tapi tetap saja nasi goreng. Restoran-restoran Eropa dan Amerika Utara yang menyajikan masakan Asia di dalamnya, akan menempatkan nasi goreng sebagai menu masakan Indonesia, bukan masakan khas Malaysia atau Singapura yang juga mengklaim memiliki masakan nasi goreng.

Demikian sebaliknya. Orang Indonesia akan mengatakan kepada orang-orang asing tentang masakan khas Indonesia dengan menyebut nasi goreng, baru kemudian disusul oleh masakan-masakan dari daerah masing-masing seperti gudeg dari Yogya, rendang dari Padang, Opor Ayam dan srundeng Solo dan lainnya. Nasi goreng dengan demikian tidak ditempatkan dalam salah satu masakan yang memiliki asal-usul etnis tertentu, seperti juga orang Aceh tidak mungkin mengklaim gudeg Aceh. Apa yang mereka bisa lakukan adalah nasi goreng khas Aceh. Jadi, sifat nasionalnya mendahului konteks kedaerahan dari setiap suku bangsa yang menempati wilayah nusantara.

Dari segi asal-usul, tidak jelas sejak kapan nasi goreng menjadi makanan yang begitu populer di seluruh nusantara. Kata nasi goreng belum ditemukan dalam menu tradisional Jawa abad 18 dan 19. Mungkin karena dapur Jawa tradisional lebih menyediakan kemudahan bagi metode memasak dengan merebus, membakar dan menanak, tanpa jenis minyak kelapa seperti biasanya dalam menyiapkan nasi goreng. Begitu juga dalam menu makanan suku-suku lain seperti Batak, Sumatera Barat dan lainnya. Dugaan terkuat nasi goreng adalah jenis penganan ciptaan abad dua puluh ketika cara memasak dengan minyak tanah, minyak kelapa, dan lempeng penggorengan seperti sekarang muncul di wilayah Indonesia. Juga kita belum memiliki informasi yang cukup jelas tentang siapa atau kelompok masyarakat mana di wilayah nusantara ini yang pertama kali menyajikan atau membuat nasi goreng. Masih perlu dilakukan kajian khusus tentang ini.

Dari semua itu, apabila ditanyakan tentang sesuatu yang memiliki sifat demokratis dan sekaligus watak nasional Indonesia, maka nasi goreng adalah jawabnya. Adalah pantas bagi pemerintah Indonesia saat ini untuk segera membuat hak paten terhadap nasi goreng sebelum generasi-generasi selanjutnya, dan para sejarawan masa depan, kehilangan jejak tentang asal-usul, watak dan sifat makanan tersebut. Mari kita memasak nasi goreng pagi ini.

Buku ini merekam kumpulan wawancara Otto Syamsuddin Ishak, seorang tokoh intelektual Aceh, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak periode reformasi dan tercapaianya perdamaian di Aceh.

Selamat datang di Sejarah Indonesia. Ini adalah tempat berbagi cerita, pikiran dan apapun yang pernah ada dalam lintasan waktu di Indonesia. Mari menjelajah dalam ruang waktu yang tak ada batasnya ... Andi Achdian